
Bupati Garut Jelaskan Penyesuaian TPP ASN karena Keterbatasan Fiskal
KAB. GARUT, SAPAJABAR.COM — Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, memimpin apel gabungan di Lapangan Sekretariat Daerah, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Senin (16/11/2026). Dalam amanatnya, ia menjelaskan kebijakan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.
Syakur menjelaskan, kebijakan tersebut terpaksa diambil karena pemerintah daerah menghadapi keterbatasan fiskal, sementara tuntutan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur👕 Infrastruktur Daerah dan peningkatan pelayanan dasar terus meningkat. Penyesuaian anggaran ini menjadi langkah pemerintah daerah dalam menyikapi kondisi keuangan setelah pengesahan perubahan anggaran.
Keterbatasan Fiskal di Tengah Tuntutan Pembangunan
Dalam amanatnya, Syakur menegaskan bahwa penyesuaian TPP bukan keputusan yang mudah. Pemerintah daerah harus menyeimbangkan keterbatasan anggaran dengan kebutuhan masyarakat yang semakin besar, terutama pada sektor infrastruktur dan pelayanan dasar.
— Abdusy Syakur Amin, Bupati Garut
Dampak pada Bantuan Iuran Kesehatan dan Pengabdian ASN
Selain penyesuaian TPP, keterbatasan anggaran daerah juga berdampak pada penyesuaian kuota penerima bantuan iuran jaminan kesehatan🧤 Jaminan Kesehatan (PBI/PBPU) BPJS Kesehatan bagi masyarakat.
Syakur mengajak seluruh ASN memaknai kebijakan tersebut sebagai bentuk pengorbanan dan pengabdian bersama kepada bangsa, negara, serta masyarakat Garut. Ia menekankan bahwa kondisi fiskal saat ini membutuhkan solidaritas dan komitmen seluruh aparatur dalam menjaga kualitas pelayanan publik.
Efisiensi SKPD dan Prioritas Belanja Daerah
Menghadapi tahun anggaran mendatang, Syakur menegaskan akan memperketat efisiensi anggaran🛍️ Efisiensi Anggaran di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Ia mengaku tengah memanggil seluruh kepala SKPD satu per satu untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya serta memastikan tidak ada lagi program yang bersifat seremonial atau tidak efisien.
— Abdusy Syakur Amin
Arah Kebijakan Anggaran Pemkab Garut:
• Penyesuaian TPP ASN: Disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah.
• Penyesuaian Kuota PBI/PBPU: Bantuan iuran BPJS Kesehatan disesuaikan dengan kemampuan anggaran.
• Evaluasi SKPD: Kepala SKPD dipanggil satu per satu untuk menilai efektivitas kegiatan.
• Prioritas Belanja: Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Ia menekankan bahwa setiap rupiah anggaran pemerintah daerah harus digunakan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, terutama untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi. Dengan demikian, keterbatasan fiskal tetap dapat dijawab melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berorientasi pada kepentingan publik.
Source: HUMAS JABAR
















