DKPP Kota Bandung Kaji Infrastruktur Logistik Pangan untuk Perkuat Ketahanan Daerah
KOTA BANDUNG, SAPAJABAR.COM — Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) tengah mengkaji kelayakan penyediaan infrastruktur logistik pangan sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan daerah.
Upaya ini dinilai sangat penting untuk mengurangi kerentanan akibat tingginya ketergantungan Kota Bandung terhadap pasokan pangan dari luar daerah, sekaligus mengantisipasi gejolak harga dan potensi gangguan distribusi di masa depan.
Tingginya Ketergantungan Pasokan dari Luar Daerah
Kepala DKPP Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar, mengungkapkan bahwa ketergantungan pasokan pangan dari luar Kota Bandung masih berada pada level yang sangat tinggi.
Data Ketergantungan Pangan:
Sebelumnya: 96 persen
Saat ini: 94 persen
Catatan: Penurunan dua persen ini belum cukup signifikan untuk mengurangi risiko ketergantungan secara struktural.
“Kalau bicara ketersediaan, distribusi yang selalu diandalkan Kota Bandung pasti akan ada akhirnya. Sebesar apa pun ketergantungan itu, tetap tidak baik untuk Kota Bandung,” ujarnya dalam kegiatan Sosialisasi Hasil Kajian Studi Kelayakan Penyediaan Infrastruktur Logistik Pangan di Kota Bandung, di Malaka Hotel Bandung, Kamis (29/10/2026).
Menurut Gin Gin, kondisi distribusi pangan yang semakin menghadapi tantangan perlu menjadi perhatian bersama. Di tengah kebutuhan pangan yang terus meningkat, Kota Bandung perlu memiliki sistem pengelolaan dan penyimpanan pangan yang lebih kuat.
— Gin Gin Ginanjar, Kepala DKPP Kota Bandung
Landasan Kebijakan dan Tantangan Penyimpanan
Rencana pembangunan infrastruktur logistik pangan ini memiliki landasan kebijakan yang kuat. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan secara eksplisit mengamanatkan pembangunan gudang cadangan pangan.
Kebutuhan tersebut juga turut tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025–2029. Dengan demikian, kajian kelayakan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan pembangunan infrastruktur secara terencana dan terukur.
Namun, Gin Gin menekankan bahwa pembangunan tersebut tidak cukup hanya berfokus pada penyediaan bangunan fisik. Aspek kelembagaan, tata kelola, mekanisme distribusi, pembiayaan, serta pengelolaan cadangan pangan juga perlu dirancang secara terpadu agar fasilitas yang dibangun dapat berfungsi secara optimal.
Salah satu tantangan krusial yang disampaikan berkaitan dengan penyimpanan cadangan pangan. Sebelumnya, pemerintah daerah dapat menyimpan cadangan pangan di Bulog untuk jangka waktu hingga satu atau dua tahun. Namun, mulai tahun ini, masa penyimpanan yang dapat difasilitasi disebut terbatas hingga satu bulan saja.
Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk segera menyiapkan alternatif sistem penyimpanan dan pengelolaan cadangan pangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan Kota Bandung, termasuk dari sisi perencanaan anggaran dan pembiayaan yang berkelanjutan.
Harapan Tindak Lanjut yang Konkret
Gin Gin berharap hasil kajian ini dapat segera ditindaklanjuti menjadi langkah konkret, sehingga pembangunan infrastruktur logistik pangan tidak berhenti hanya pada tahap perencanaan di atas kertas.
Ia juga mengharapkan adanya dukungan kebijakan dan penganggaran yang memadai agar upaya memperkuat ketahanan pangan Kota Bandung dapat segera direalisasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan sosialisasi tersebut turut diisi dengan pemaparan hasil kajian studi kelayakan, serta sesi diskusi dan tanggapan dari kalangan akademisi dan pengamat. Masukan-masukan tersebut diharapkan dapat memperkaya perencanaan, sehingga infrastruktur logistik pangan yang disiapkan kelak mampu menjawab kebutuhan dan tantangan ketahanan pangan Kota Bandung ke depan.
Source: HUMAS JABAR
