SADA JABAR, Aplikasi Baru Permudah Program Pemprov Jabar Lebih Tepat Sasaran
KOTA BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) mengembangkan aplikasi Satu Data Jawa Barat (SADA JABAR) yang mengintegrasikan berbagai data sektoral, seperti pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, kemiskinan, sosial dan kependudukan. Dengan data yang terpadu, Pemprov Jabar dapat memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan lebih tepat sasaran karena keputusan tidak diambil hanya berdasarkan perkiraan.
Aplikasi buatan Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar tersebut mengintegrasikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta data pembangunan Jawa Barat sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, transformasi digital melalui SADA JABAR menjadi penting karena pemerintah tidak mungkin menyelesaikan persoalan masyarakat jika tidak mengetahui kondisi riil di lapangan.
Data yang digunakan pemerintah harus mampu menggambarkan persoalan masyarakat secara detail, bahkan hingga tingkat individu dan alamat.
“Untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk pengangguran, untuk kemiskinan, diketahui by NIK, by address. Kita tahu kedalaman,” ucap Herman dalam sambutannya saat menghadiri Forum Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat se-Jawa Barat di Ruang Rapat Papandayan, Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (3/9/2026).
Dengan basis data tersebut, setiap masalah masyarakat diidentifikasi berdasarkan kondisi dan kebutuhan warga yang sebenarnya.
Herman mengibaratkan pendekatan tersebut seperti seorang dokter yang harus mengetahui secara tepat penyakit pasien sebelum menentukan obat dan dosisnya.
“Kalau diagnosa harus tahu persis sakitnya apa. Kalau ingin jenis obatnya tepat, ingin dosisnya tepat, mau tidak mau harus tahu kedalaman. Makanya kami bantu untuk tahu kedalaman,” ujarnya.
Selanjutnya, data diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu mengubah kondisi masyarakat.
“Yang akan kita tuju adalah Jabar bebas anak tidak sekolah. Kalau rata-rata anak sekolah naik, indeks pendidikan naik, IPM pasti naik,” ujar Herman.
Di bidang kesehatan, pemerintah juga akan mendorong penurunan angka kematian ibu dan bayi serta TBC. Sementara persoalan pengangguran dan kemiskinan akan menjadi sasaran berikutnya.
“Itu yang akan kita hajar di sini dengan pembangunan. Tetapi kudu gancang, murah, mudah, baik, aman,” tegasnya.
Terhubung dengan masyarakat
Herman mengatakan transformasi digital melalui SADA JABAR nantinya tidak hanya digunakan untuk kepentingan internal pemerintah, tetapi juga diarahkan agar masyarakat semakin mandiri dalam mengakses layanan publik.
Ia membayangkan berbagai kebutuhan warga dapat terhubung dengan layanan digital pemerintah sepanjang siklus kehidupan.
“Jadi nanti rakyat Jabar mulai dari lahir, sekolah, nyari kerja, pensiun, sampai mati itu bisa mandiri,” katanya.
Menurut Herman, ketika seorang anak lahir, berbagai dokumen kependudukan dapat diproses secara digital. Begitu pula ketika warga memasuki dunia pendidikan, mencari pekerjaan, mengembangkan usaha, hingga memperoleh layanan ketika memasuki masa pensiun.
“Jadi warga itu bisa mengurus apa pun dari smartphone,” ujarnya.
Herman mencontohkan, setelah kelahiran, layanan seperti akta kelahiran digital, NIK, KIA dan pembaruan KK diharapkan dapat hadir secara cepat.
“Pas lahir, sejam kemudian langsung datang akta kelahiran digital, NIK, nomor KIA, KK perbaikan digital,” katanya.
Namun, ia menegaskan transformasi digital tidak berarti menghilangkan pelayanan secara langsung. Layanan manual di tingkat desa dan kecamatan tetap disiapkan agar masyarakat yang memiliki keterbatasan akses teknologi tidak tertinggal.
Menurutnya, platform digital nantinya dapat membantu pemerintah memberikan rekomendasi berdasarkan kondisi, minat, potensi dan kebutuhan masing-masing anak. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah tidak hanya menjadi penyedia layanan, tetapi juga pendamping masyarakat dalam menentukan pilihan hidup dan meningkatkan kemandirian ekonomi.
Herman menilai transformasi digital diperlukan agar negara benar-benar hadir ketika masyarakat menghadapi berbagai fase kritis dalam kehidupannya.
“Jadi apa yang harus dilakukan masyarakat di masa-masa kritis kehidupan, negara hadir melalui platform,” katanya.
Ia menegaskan prinsip pelayanan yang dibangun harus lebih cepat, murah, mudah, baik dan aman.
Menurut Herman, perubahan tersebut membutuhkan perubahan pola pikir aparatur. Ia meminta para asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat di kabupaten/kota di Jawa Barat tidak menganggap teknologi sebagai sesuatu yang hanya menjadi urusan generasi muda.
Karena itu, Pemprov Jabar akan melibatkan kepala bagian untuk membantu para aparatur memahami dan mengoperasikan platform tersebut.
Ia menambahkan, para aparatur akan mendapat dukungan teknis agar pemanfaatan SADA JABAR dapat benar-benar diterapkan dalam pekerjaan pemerintahan.
Herman mengatakan pengembangan SADA JABAR juga akan dilanjutkan dengan sejumlah perangkat pendukung pada tahap berikutnya.
Ia menyebut pemerintah tengah menyiapkan konsep “ smart people ” untuk masyarakat, sebagai pasangan dari konsep “ smart ASN” bagi aparatur pemerintahan.
Menurut Herman, tujuan akhirnya adalah membangun masyarakat yang mampu mengambil keputusan dan mengakses layanan secara mandiri dengan dukungan pemerintah.
Ia menargetkan transformasi tersebut mampu membawa Jawa Barat menjadi daerah yang bergerak lebih cepat dibandingkan daerah lain.
“Karena kita ingin Jabar ini one step ahead dari 37 provinsi di Indonesia,” tegasnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar Adi Komar menambahkan, data dari SADA JABAR dapat menjadi dasar bagi perangkat daerah maupun kelurahan/ desa dalam menentukan program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Aplikasi tersebut juga dapat mencegah tumpang tindih program. “Dengan mengetahui data dari SADA JABAR, pemerintah dapat melihat apakah sasaran sudah, sedang atau belum mendapat penanganan,” kata Adi.
Progres penanganan pun dapat dicatat dan dipantau secara berkala sehingga dapat terlihat progres, capaian, dan masalah yang belum tertangani.
Source: HUMAS JABAR
