Pemprov Jabar Targetkan Nol Anak Tidak Sekolah (ATS), Sekda: Semua Anak Wajib Sekolah

KOTA BANDUNG, SAPAJABAR.COM — Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan komitmen kuat wilayahnya untuk terbebas dari fenomena Anak Tidak Sekolah (ATS). Menurutnya, semua anak di Jabar wajib mengikuti pendidikan formal tanpa terkecuali.

“Kita akan pastikan tidak ada anak Jabar tidak sekolah, baik yang belum sekolah, putus sekolah, ataupun tidak melanjutkan. Tidak ada, semua anak Jabar harus sekolah,” tegas Herman yang mewakili Gubernur Jawa Barat, di Bandung, Selasa (10/11/2026).

Informasi Sponsor

Dukung Pendidikan dengan Akses Informasi Terbaik

Di era pendidikan modern, akses informasi dan teknologi yang cepat menjadi pendukung penting bagi siswa, guru, dan orang tua. Dengan HP OPPO, baca berita online jadi lebih cepat dan nyaman. Nikmati layar jernih dan performa andal untuk tetap terhubung dengan inspirasi pendidikan dan informasi terkini.

Lihat Penawaran Smartphone OPPO

Desain minimalis, performa maksimal, dan pengalaman membaca yang nyaman.

Strategi “Superteam” untuk Atasi ATS

Untuk mewujudkan Jabar bebas ATS, pihaknya mengumpulkan 27 Kepala Dinas Pendidikan se-Jabar yang nantinya akan mengawal program ini secara teknis. Pemda Provinsi Jabar berkomitmen memfasilitasi dan mendampingi sehingga kasus ATS ini dapat ditangani secepatnya.

Ia melanjutkan, dalam penanganan ATS tersebut, provinsi bisa mengambil peran lebih, apalagi kabupaten/kota adalah pihak yang paling tahu kondisi masyarakatnya. Semua entitas, mulai dari camat hingga perangkat desa atau kelurahan, harus bahu membahu. Herman menekankan bahwa pengentasan ATS tidak bisa dilakukan sendiri🤝 Kolaborasi Nyata, melainkan membutuhkan sinergi total.

Optimalisasi Anggaran dan Penjemputan Bola

Sekda Herman berharap, pengentasan ATS mendapat dukungan penuh dari kementerian berupa anggaran. Namun demikian, ia menegaskan bahwa ada atau tidak adanya kucuran APBN, pihaknya akan tetap memaksimalkan anggaran BOS📚 Dana Pendidikan (Bantuan Operasional Sekolah).

ATS bisa diarahkan untuk masuk ke sekolah formal (SD, SMP, SMA) maupun Sekolah Rakyat. Herman mengatakan, bila ada ATS yang beralasan membantu orang tua berdagang, Dinas Pendidikan hingga relawan harus turun tangan mengedukasi mereka agar tetap harus sekolah demi masa depan yang cerah🌟 Generasi Emas, apapun kondisinya.

Menuju Indonesia Emas 2045

Pengentasan ATS sangat berkaitan erat dengan pemanfaatan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu, Herman meminta agar dalam 5 tahun ke depan tidak ada lagi anak-anak, remaja, atau pemuda yang tidak produktif karena tidak memiliki bekal wawasan dari sekolah.

“Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, dalam 5 tahun ini harus kita pastikan anak-anak, remaja, pemuda kita harus produktif, dan salah satu alatnya ya sekolah. Ini harus dipahami dulu kenapa tidak boleh ada ATS,” pungkasnya.

Source: HUMAS JABAR