JAKARTA, SAPAJABAR.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti realitas pahit yang dihadapi insan pers saat ini. Dalam sambutannya pada acara Anugerah Dewan Pers 2026 di Hall Dewan Pers, Rabu (28/10/2026), KDM—sapaan akrab Dedi Mulyadi—menyatakan bahwa pers kini berada dalam dilematika dan ketidakadilan.
Mengusung tema “Kemerdekaan Pers, Jurnalisme Berkualitas dan Berkelanjutan Media”, KDM menegaskan bahwa tantangan terbesar wartawan saat ini bukan lagi intimidasi fisik, melainkan tekanan ekonomi yang menggerus independensi.
Bukan Takut Penguasa, Tapi Tekanan Ekonomi
Dalam pandangan KDM, integritas jurnalis sejatinya tidak goyah oleh kekuasaan. Namun, realitas industri memaksa pers menghadapi musuh yang lebih sunyi namun mematikan: biaya produksi.
“Dalam pandangan saya, insan pers hari ini bukan takut terhadap siapapun, bukan takut terhadap apapun. Yang ditakutkan adalah berhentinya produksi dan tidak adanya biaya produksi,” tegas KDM di hadapan para tokoh pers.
Ia meyakini, sejarah akan menyeleksi siapa yang bertahan. Hanya mereka yang konsisten menjunjung independensi dan berani berhadapan dengan kebenaran objektif yang akan tetap berdiri tegak.
Medan Perang Etika: Jurnalis vs Warganet
KDM menyoroti fenomena kebebasan berekspresi di era digital yang justru menjadi bumerang bagi jurnalisme berkualitas. Ia menilai terjadi ketimpangan antara jurnalis profesional yang terikat etika dengan warganet (netizen) yang bebas tanpa aturan.
“Kebebasan yang tidak bertanggung jawab di era media sosial ini justru dipegang oleh warganet yang tidak terikat oleh etika apapun. Dia tidak terikat etika profesi, tidak terikat organisasi, dan tidak terikat hukum,” paparnya.
Kondisi ini memicu apa yang disebut KDM sebagai glorifikasi kebebasan berpikir yang berujung pada penganiayaan individual melalui stigma media sosial. Ironisnya, orang-orang yang “tidak beradab” ini justru mendapatkan banyak keuntungan (order), sementara jurnalis beradab kehilangan pendapatan.
Ancaman Degradasi Peradaban dan Demokrasi
Gubernur Jabar ini memperingatkan bahwa ancaman terbesar ke depan adalah lahirnya generasi yang tidak beradab. Degradasi jurnalisme terjadi ketika media digunakan untuk kepentingan personalitas, bukan kemajuan demokrasi.
“Berdemokrasi akan melahirkan demokrasi yang sehat manakala diisi oleh orang-orang yang sehat pikirannya. Sebaliknya, demokrasi akan hancur manakala diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki kesehatan pikiran,” ujarnya.
Oleh karena itu, KDM mendesak Dewan Pers untuk mengambil peran lebih progresif:
- Memelopori verifikasi dan mengumumkan daftar pers yang bertanggung jawab.
- Mengangkat kembali martabat insan pers agar kembali menjadi rujukan kebenaran yang bergengsi dan dihormati.
Santunan untuk Keluarga Jurnalis Korban Krakatau
Di tengah sorotan terhadap masa depan jurnalisme, acara ini juga diwarnai momen haru. KDM memberikan perhatian khusus kepada keluarga korban jurnalis yang hingga kini belum ditemukan saat meliput bencana erupsi Gunung Anak Krakatau.
Sebagai bentuk kepedulian dan penghargaan terhadap pengabdian, Gubernur Jawa Barat menyerahkan santunan sebesar Rp50 juta untuk masing-masing keluarga korban. Langkah ini menjadi simbol bahwa negara dan daerah tidak akan melupakan mereka yang telah berkorban demi menyampaikan kebenaran.
Source: HUMAS JABAR
(Sapa Jabar / Red)
