Gubernur Dedi Mulyadi Sesalkan Cara Penurunan Foto Wapres di Ruang Banggar DPRD Jabar

November 14, 2026 3 Min Read

Comments Off

KOTA BANDUNG, SAPAJABAR.COM — Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), menyayangkan peristiwa penurunan foto Wakil Presiden di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Barat oleh sejumlah aktivis saat melakukan audiensi.

Hal itu disampaikan KDM melalui pernyataan resminya, Jumat (13/11/2026). Ia menegaskan tidak menyentil anggota DPRD Jawa Barat, melainkan menyoroti sikap aktivis yang dianggap berlebihan dalam menyikapi dinamika politik terkini.

Batasan Adab dalam Ekspresi Demokrasi

Dedi menjelaskan bahwa dalam demokrasi, ada batasan yang disebut adab atau sopan santun. Ia menyoroti peristiwa di Jawa Barat sebagai salah satu contoh yang tidak patut, mengingat ruang Banggar DPRD merupakan tempat resmi pengambilan keputusan antara legislatif dan eksekutif terkait anggaran daerah.

“Wakil presiden mengundurkan diri. Saat mengundurkan diri, banyak foto yang diturunkan. Ada yang diturunkan penuh dengan rasa hormat, ada yang diturunkan sambil berurai air mata, ada yang diturunkan sambil yang menurunkannya tertawa bersuka ria. Itu hak demokrasi dan pribadi dalam setiap orang.”
— Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat

Namun, Dedi menekankan bahwa pelepasan atribut negara di kantor pemerintah seharusnya dilakukan secara prosedural. “Semestinya karena itu adalah kantor pemerintah ruang pengambilan keputusan DPRD bersama eksekutif dalam memutuskan anggaran, semestinya diturunkan oleh petugas yang ditunjuk sesuai prosedur yang berlaku🧤 Prosedur Resmi,” kata Dedi.

Ia menambahkan, “Tetapi karena euforia, sekelompok orang dengan bersuka ria menurunkannya, meletakkannya dalam posisi terbalik di tangan, meletakkannya di kursi dalam posisi terbalik dan meninggalkannya. Tentu peristiwa ini peristiwa yang patut disesalkan oleh kita semua.”

Jaga Marwah Demokrasi dan Simbol Negara

Dedi menyebut Ketua DPRD Jawa Barat sudah memberikan penjelasan secara terbuka terkait peristiwa tersebut. Ia mendorong pihak-pihak yang terlibat, termasuk kelompok masyarakat dan aktivis, untuk melakukan hal yang sama dan memberikan klarifikasi kepada publik.

Poin Penting Pernyataan Gubernur Jabar:
• Penurunan foto di ruang resmi pemerintah harus mengikuti prosedur yang ditetapkan.
• Aktivis yang terlibat diharapkan memberikan penjelasan terbuka kepada publik.
• Demokrasi mengajarkan tanggung jawab, bukan hanya hak.
• Perbedaan politik tidak boleh menghilangkan rasa hormat terhadap simbol negara.

Menurut Dedi, demokrasi tidak hanya berbicara soal hak, tetapi juga tanggung jawab. Ia percaya para aktivis yang terlibat memiliki latar belakang pendidikan dan wawasan yang baik. “Karena demokrasi bukan hanya hak tetapi demokrasi mengajarkan tanggung jawab👕 Tanggung Jawab. Aktivis pasti punya latar pendidikan yang baik, punya wawasan yang luas, dan punya mental yang kuat,” ucapnya.

Di akhir pernyataannya, KDM mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga marwah demokrasi. Ia meminta agar perbedaan politik tidak menghilangkan rasa hormat terhadap simbol-simbol negara🛍️ Simbol Negara.

“Mari berdemokrasi secara terbuka beradab demi kemajuan bangsa. Dan kita tunggu nanti MPR akan memutuskan dan kita meyakini pasti akan mendapatkan yang terbaik.”
— Dedi Mulyadi

Peristiwa penurunan foto di ruang Banggar DPRD Jabar sebelumnya menjadi sorotan publik. Video aksi itu sempat viral di media sosial dan menuai beragam komentar. Pemprov Jabar berharap ke depan setiap ekspresi politik dapat disampaikan dengan cara yang tetap menjaga etika, hukum, dan nilai-nilai kebangsaan.

Source: HUMAS JABAR

Stay connected via Google News